hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil di luar Dana Reboisasi. hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah

18/1965 harus ditinjau kembali karena dianggap memberi kekuasaan dan otonomi terlampau besar kepada daerah. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah. Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi . Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Polemik tentang kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pun sejak saat itu terus berlangsung sampai saat ini. "Berbagai studi yang dilakukan LIPI dan. Proses globalisasi tersebut menyebabkanDr. Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. 22 Tahun 1999 secara eksplisit merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Revitalisasi tersebut diarahkan untuk, pertama,. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Mariun. Kata kunci: keuangan pemerintah, desentralisasi fi kal, dan kapasitas fi kalmemperkuat otonomi daerah, yakni dengan merevisi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dari semula dipilih oleh DPRD kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. 16 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 hlm. berupa pengaturan mengenai otonomi daerah dan asas-asasnya dalam negara kesatuan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 maupun undang-undang. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. A. Pengertian Secara Umum. Semarang (ANTARA) - Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. 1 Latar Belakang Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritoir tertentu. Pelaksanaan otonomi daerah ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 23360. efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah disahkan, berbagai reaksi yang menyangkut kebijakan desentralisasi ini berkembang luas, dan banyak kalangan menilai inilah saatnya babak baru tentang otonomi Daerah. Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Dalam penelitian Rustan (2013) yang bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1994-2010. pdf. A. Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disebut Desentralisasi. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Perjalanan otonomi daerah di Indonesia setelah kemerdekaan dimulai dengan dikeluarkannya UU No. Dengan kata lain, desentralisasi merupakan pengotonomian yakni proses pemberian otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sentralisasi merupakan penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat ( daerah dan sebagainya) yang dianggap sebagai pusat, penyentralan, pemusatan. Authors: Adissya Mega Christia. Pelimpahan kekuasaan administrasi dan politik dalam rangka penyediaan layanan publik didukung dengan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah daerah. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling sering dibicarakan di negeri ini, disamping integrasi nasional, korupsi, partai politik, dan kohesi. Kedua UU tersebut merupakan dasar bagi proses desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. 6 Kaho, Josef Riwu, 2003. Ranah Konseptual Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal a. Hasil estimasi pada data nasional menunjukkan bahwa otonomi keuangan (diwakili dengan Derajat Desentralisasi Fiskal) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Prinsip Otonomi Daerah Karena luasnya wilayah Republik Indonesia dan terbagi dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam menjalankan pemerintahan, maka prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan prinsip Desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang. Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II; Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor, Program Pasca Sarjana FISIP, Universitas Indonesia. Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan menjadi modal utama dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Di. rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kustiawan, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan “Split Model” (Smith:1985). FUNGSIONAL PEMERINTAH PUSAT dan DAERAH BAB 4 A. (Hanif Nurcholis, 2007:30) Kewenangan otonomi daerah ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu otonomi luas dan otonomi. Adapun sistem pengelolaan pemerintahan ini pernah digunakan di Indonesia sebelum munculnya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain,. Dr. 14710/lr. Hubungan luar negeri. Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia. hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pa d a dasarn ya merupakan pengejawantahan dari prinsip money follow s function, yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan. 2, 2012. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam provinsi- Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak daerah yang bergantung pada bantuan. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Kuncoro M, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, Kajian Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Pasca Orde Baru, disampaikan sebagai bahan SeminarDesentralisasi dalam bingkai otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan hubungan pusat daerah dan antar daerah yang lebih adil dan demokratis. Desentralisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Menurut F. Jika dihitung rata -rata dari 1999-2014, setiap tahun DOB provinsi dan kabupaten/kota bertambah s ebanyak 13 DOB perhubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gagasan otonomi daerah harus dipahami sebagai masalah lama. Otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentralisasi merupakan konsep yang. Hasil dari pelimpahan wewenang tersebut adalah. dalam hal ini sering dilahirkan konsep dekonsentrasi dan desentralisasi yang. Gany, Rektor Universitas Hasanuddin 2003, Perspektif Pengembangan Kabupaten Soppeng Dalam RangkaMensukseskan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Dari Perspektif. 2001. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Implikasinya | Find. Otonomi daerah memiliki hubungan yang erat dengan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. pusat untuk mengatur dan. Penataan daerah dan desentralisasi asimetris /. Namun di sisi lain desentralisasi dan otonomi daerah adalah ketentuan UUD 1945. Nilai otonomi daerah. PERTEMUAN 9-DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH. PENJELASAN UMUM : 1. Dengan undang-undang otonomi daerah ituberarti bahwa ideologi politik dan strukturpemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasidibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yangbersifat sentralisasi. H. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Manajemen yang Baik: susunan organisasi beserta pejabat, tugas,dan wewenang harus memiliki hubungan yang baik dalam rangka mencapai tujuan. 23/2014. A. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Kendati Slater dan Rondinelli telah mengakhiri polemik mereka (1989-1990) dalam. Artinya, mampu dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan yang. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pekan lalu, telah. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH DAN DAERAH ISTIMEWA DALAM NKRI . 3. besar, penerapan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah yang diharapkan dapat memberikan dampak massif bagi Indonesia untuk menguatkan demokratisasi dan penerapan nilai integritas kebangsaan. undang. Dengan wilayah negara yang sedemikian luasnya, negara kita tetap merupakan negara satu kesatuan: Republik Indonesia. Desentralisasi menjadi dasar pembentukan daerah otonom, dan dekonsentrasi menjadi dasar pembentukan wilayah administrasi. Oleh parta setiawan Diposting pada 29 Juli 2023. Pelimpahan suatu wewenang tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Sebab, otonomi mendorong tumbuhnya kapasitas kontrol. Itulah dua garis utama politik hukum otonomi daerah di negara Republik Indonesia (Abdul Latif, Hasbi Ali, 2010: 96). Propinsi sebagai daerah otonom, bukan merupakan daerah dari daerah Kabupaten maupun Kota. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. Dengan perkataan lain, Wewenang yang diserahkan dalam desentralisasi terbatas pada wewenang pemerintahan yaitu wewenang yang dimiliki presiden dan wakil presiden. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. pusat untuk mengatur dan. Dalam dimensi otonomi daerah terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan UUD 1945, di mana berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi. 39 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembagian wilayah dan wewenang dari gubernur. 4 Fase ketiga terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942- 1945). Pengalaman di berbagai negara telah memperlihatkan hal itu. UU tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari proses desentralisasi yang ditujukan untuk mencapai pemerataan pembangunan dan pemberdayaan daerah. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. Brian C. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang. Otonomi daerah adalah kebijakan & wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang Sebenarnya desentralisasi tidak hanya mengatur hubungan birokrasi pemerintah di berbagai tingkat, tetapi juga mengatur hubungan antara negara dengan rakyat. antara pemerintah pusat dan daerah. Kurniawan, Dhani. Nusa Media, Feb 1, 2019 - Law - 290 pages. HUBUNGAN STRUKTURAL dan. OTONOMI DAERAH DAN PENDIDIKAN 1 . 3 Manifestasi dari desentralisasi adalah otonomi daerah. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah. negara kesatuan murni, yang dianggap dapat menjembatani hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang selama ini kerap memunculkan polemik. 6 Hubungan Wawasan Nusantara dengan Otonomi Daerah. NegaraRepublik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam. Rosdiana Putri Hasan. “Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka refprmasi administrasi publik di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pada dasarnya otonomi berada di tangan rakyat yang mana hak politik rakyat untuk bersuara dan berpendapat perlu terus diperkuat dan diperluas agar ketimpangan atas kesempatan rakyat untuk. Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat. Erlangga. Haw Widjaja, “Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,” (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. Jakarta: LIPI Press; Kaho, Josef Riwu. 39 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembagian wilayah dan wewenang dari gubernur. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat & daerah yaitu : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. 1 pt. h. UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah merupakan pilot project desentralisasi. Kedua,. adjar. Rumitnya penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi adalah minimnya instrumen pendudkung hubungan fungsional antara pusat dan daerah , kesulitan dan hambatan manajemen. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh penambahan jenis pajak tersebut dan penerapan sistem closed list dalam Undang-Undang Nomor 28. b. Pemerintahan Daerah, dan UU No. DR. Desentralisasi, Anggaran daerah, dan Akuntabilitas Publik. Diunggah oleh. 1. Napas otonomi dari undang-undang ini menekankan asas desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hubungan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi | PDF. Kelima, konsep pemahaman desentralisasi dan otonomi daerah yang masih rancu. Pemilihan kepala daerah selaras dengan asas desentralisasi. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dan digunakan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Beberapa peneliti terdahulu banyak mengamati hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Konsepsi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Pemerintahan Desa. Kesatuan tersebut memiliki batas daerah tertentu. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali. Dimana kedua instrumen. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SHARE. Disisimelaksanakan asas desentralisasi serta otonomi daerah. Tentu saja dengan pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat. Pajak dan retribusi daerah menjadi perhatian khusus dalam mengupayakan desentralisasi dan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan dengan berlakunya UU No. Di luar kekhususan yang telah ditentukan tersebut, sesungguhnya Aceh masih dapat melaksanakan otonomi seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan daerah sebagaimana hakikat otonomi riil dianut dalam UU 23 Tahun 2014, sepanjang hal tersebut tidak dikecualikan. Pada pertengahan Januari 2001, saat awal kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan, pemerintah propinsi, kabupaten,. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27 Maret 2000. Desentralisasi adalah pelimpahan atau penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 1. dinamika desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Tujuan Otonomi Daerah – Halo Grameds, pasti kita sering mendengar istilah otonomi daerah. 15/03/2022. Desentralisasi politik berarti sebuah pengakuan adanya hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan politik di daerah yang. Dinas. Otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewaiban daerah otonomi untuk mengarur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Hubungan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi. 14. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disebut Desentralisasi. Kelima, kesimpulan, mendeskripsikan kontribusi penelitian penulis terhadap studi konflik politik dan otonomi daerah. Sejak reformasi 1998 dan dilakukan. Desentralisasi dan otonomi daerah kembali mengalami masa redup. Ir. Pengadilan. Priyanto Susiloadi, Konsep Dan Isu Desentralisasi Dalam Manajemen Pemerintahan Indonesia Oktober 2007 Spirit Publik Vol 3 No 2 Prof. Prinsip Desentralisasi atau otonomi Daerah yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 45, kemudian. Berikut uraian asas-asas otonomi daerah dan penjelasan. Dari kedua pasal tersebut, yaknidaerah yang otonom tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Baca juga: Aturan Pemerintah Indonesia mengenai Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Negeri. Sejak tahun 1945 sampai era Orde Baru, pemerintahan bersifat sentral dan di era Reformasi ini diganti dengan asas desentralisasi atau otonomi yang pertama kali diturunkan berdasarkan UU No. 1 LATAR BELAKANG. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah. Berikut bedanya dengan desentralisasi. Brikut uraian asas-asas otonomi daerah dan penelasan lengkapnya berdasarkan pendapat Dr. DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. Jawaban dari apa yang dimaksud dengan otonomi daerah, merupakan hal yang menarik untuk dikulik mengingat otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Mahasiswa diharapkan dapat memahami hakekat, arti penting, dan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah (Otoda) dan desentralisasi, serta mampu menjelaskan hubungan otoda –. 22, 1999 dan UU No. Otonomi seluas-luasnya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Hubungan Kurs Dengan. Desentralisasi dilakukan untuk menguatkan otonomi pemerintah daerah dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 22/1999 pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. daerah yang otonom tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Pola hubungan kekuasaan antara. daerah otonom dalam pengelolaan sumber daya lintas batas; menawarkan kerangka pola komunikasi politik yang seimbang dan berkeadilan; dan membangun hubungan kemitraan kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Meski demikian, tidak.